Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru)

Abstract

Tindak Pidana perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh subjek hukum baik yang dilakukan oleh pelaku dalam Negeri maupun jaringan internasional. Terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang maka tentu diperlukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya preventif dan represif. Dalam penelitian ini akan menganalisis lebih jauh tindak pidana perdagangan orang dengan masalah yang akan dianalisis yaitu Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dan Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 2 hingga Pasal 18.Hambatanhambatan yang dialami yaitu luas perairan yang tidak dapat dijangkau, korban dan pelaku menutupi informasi, tidak mengetahui identitas pelaku, penghancuran barang bukti oleh pelaku dan penggunaan akun palsu untuk mengelabui Kepolisian oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah melalui tindak preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindakan preventif berupa kerjasama antar lembaga seperti BP3MI dan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum sedangkan tindakan represif adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. The crime of human trafficking is a crime against humanity committed by legal subjects, whether by domestic perpetrators or international networks. Against the crime of human trafficking, law enforcement is certainly needed against every perpetrator of human trafficking as a preventive and repressive effort. In this study, the crime of human trafficking will be further analyzed with the problems to be analyzed, namely How is the legal regulation of human trafficking in Indonesia, What are the obstacles in the process of law enforcement against perpetrators of human trafficking in the jurisdiction of the Riau Regional Police and How are Law Enforcement Efforts Against Perpetrators of Human Trafficking in the jurisdiction of the Riau Regional Police. The method used in this study is juridical-normative with a statutory and literature approach. The results of this study indicate that the legal provisions for the crime of human trafficking are regulated in Law Number 21 of 2007, in Articles 2 through 18. Obstacles encountered include inaccessible waters, victims and perpetrators withholding information, ignorance of the perpetrators' identities, destruction of evidence by perpetrators, and the use of fake accounts to deceive the police. Meanwhile, law enforcement efforts are carried out through preventive and repressive measures against perpetrators of human trafficking. Preventive measures include collaboration between institutions such as the Indonesian Migrant Workers' Association (BP3MI) and legal counseling or outreach, while repressive measures include arrests of perpetrators of human trafficking.