Analisis terhadap Putusan yang Tidak Menerapkan Restitusi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban adalah restitusi. Penelitian ini membahas tentang analisis putusan yang tidak menerapkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur hak restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang didukung dengan data sekunder dan teknik penelitian studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban, namun dalam praktiknya penerapan restitusi masih belum optimal. Dalam putusan yang diteliti, meskipun pelaku dijatuhi pidana, namun aspek pemulihan hak-hak korban tidak tercermin secara konkret, baik dalam bentuk ganti rugi maupun rehabilitasi psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan implementatif dan peningkatan pemahaman para penegak hukum terhadap pentingnya restitusi sebagai wujud perlindungan menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. One form of legal protection that is expected to provide justice for victims is restitution. The study examines the analysis of a court decision that did not apply restitution as a form of legal protection for victims of domestic violence, with a specific focus on the analysis of Court Decision Number 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The main objective is to analyze the legal framework governing the right to restitution for victims of domestic violence and to assess the extent to which judicial considerations in the case accommodate principles of restorative justice. This research employs a normative juridical method, supported by secondary data and a literature study approach, analyzed qualitatively. The findings reveal that although Indonesian legislation—specifically Law No. 23 of 2004 and Law No. 31 of 2014—provides a solid legal basis for the protection of victims, the actual implementation of restitution remains suboptimal. The court decision under study imposed a criminal sanction on the perpetrator, but failed to address the victim’s recovery in the form of compensation or psychological rehabilitation. Therefore, this study recommends the strengthening of implementation policies and enhancing legal practitioners’ awareness of restitution as a comprehensive legal remedy for victims of domestic violence.