Perilaku Hukum Masyarakat Batak Toba dalam Perolehan Hak atas Tanah di Kawasan PT. PN II Deli Serdang

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi sengketa tanah, dan sebahagian besar diantaranya berhubungan dengan pendaftaran tanah. Kalau ditnjau dari segi perundang-undangan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerjntah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan perintah UndangUndang ini, maka keluarlah Perahrran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut perintah Undang-Undang ini, seluruh tanah Republik Indonesia harus didaftarkan. Namun sejak Undang-Undang ini berlaku sampai saat ini, pendaftaran tanah belum terlaksana secara keselurahan di Indonesia.