Laporan Pertanggung Jawaban Program Kuliah MBKM PKKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang di bentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor:006 Tahujn 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungsn Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang .