ASPEK HUKUM PEmBEBASAN TANAH DI KOTA MEDAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Studi Kasus Badan Pertanahan Kota Medan

Abstract

Pembebasan tanah untuk kepentingan masyarakat umum biasanya melalui keputusan pengadilan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya telah ada badan penaksir harga tanah yang akan dibebaskan schingga pembayaran ganti kerugian tersebut sebenarnya sudah sebagaimana mestinya, namun pada prakteknya masih adn saja yang tidak berkenan dengan hal rersebut. Padahal dalam isi Pasal 33 Undung-undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka pada hakikatnyn ada aturan yang jelas mengenai pembebasan tanah tersebut dikarenakan pembebas merupakan pemerintah yang memiliki otorita dalam pembebasan tanah