Analisis Pemberian Kredit dalam Mengurangi Resiko Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Laksana Abadi Sunggal Medan

Abstract

Analisis pemberian kredit sangat penting bagi pihak bank, terutama untuk menjamin kembali pembayaran kredit yang telah diberikan. dan untuk memastikan apakah kredit tersebut telah digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Pemberian kredit yang kurang hati-hati dapat menimbulkan akibat yang merugikan apabila setelah kredit diberikan, baru diketahui bahwa nasabah dalam keadaan pailit. Apabila teljadi tunggakan kredit, maka pihak bank akan melakukan tindakan pengamanan terhadap kredit yang mengalami kemacetan. misalnya memberi keringanan bcrupa perpanjangan jangka waktu pelunasan, bila tindakan tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan, maka pihak bank dapat mengambil langkah penyelesaian terakhir melalui Pengadilan Negeri setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisis pemberian kredit yang diterapkan dapat mengurangi risiko kredit pada PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Tekuik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laporan kolektibilitas tahun 2010 terjadi penurunan jumlah kredit bermasalah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Laksana Abadi Sunggal sudah baik yaitu dengan analisis 6C. Penanganan kredit bermasalah PT. BPR Laksana Abadi Sunggal dilakukan dengan dua penyelcsaian yaitu pertama penyelesaian secara damai. Penyelesaian ini dilakukan dengan memberikan keringanan bunga dan penjualan agunan dibawah tangan, dengan cara dimana debitur diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendiri agunannya. Dan kedua penyelesaian melalui jalur hukum. Pcnyelesaian melalui jalur ini dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.