Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Indisipliner Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Kasus Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Dalam zaman modem ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebahagian besar tugas tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi telah diserahkan pada robot-robot. Demikian pula un1uk mengejar produksi maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa yang dikatakan Arifin Abdulrachman bahwa Untuk kelancaran Jalannya orgarusasi dalam usaha mencapa1 tujuan diperlukan adanya pengaturan permasalahan kepegawa1an sebagaimana yang d1tentukan di dalam Undang-Undang No. 43 Tahon 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Keberadaan perundang undangan tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengawasan terhadap kepegawaian itu sendiri terutama d1 dalam menciptakan tatanan kerja sehingga memberikan efek samping berupa pendayagunaan pegawai negeri secara maksimal Prinsip seperti ini akan dapat dijalaokan JtkB tenaga pelaksananya terdiri dari pegawa1-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan JUga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tunggung-jawab terhadap tugas yang d1berikan Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah Sejauhmana tindakan yang diambil terhadap seorang pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran di dalam tugas jabatannya.