Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pekara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Abstract

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP disebutkan yang berhak untuk memajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya. Kenyataannya Jaksa Penuntut Umum juga telah memajukan pennohonan peninjauan kembali atas putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehingga menimbulkan suatu permasalahan apakab alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memajukan permohonan peninjauan kembali dan bagaimana kekuatan hukum putusan tersebut. Pada dasamya Jaksa Penuntut Umum memajukan peninjauan kembali adalah karena adanya kekhilafan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, dimana putusan peninjauan kembali ini adalah sah dan berkekuatan hukum.