Suatu Tlnjauan Tentang Perjanjian Ganti Rugl Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Sungai Di Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Tanah merupakan objek yang sangal penting dalam kehidupan ini, sehingga perihal tanah ini perlu diatur sedemikian rupa, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembebasan tanah. Salah satu kepentingan yang sering timbul dalam pelaksanaan pembebasan tanah adalah pertikaian dalam hal menentukan jumlah ganti rugi, oleh karena itu pemerintah dalam mengambil alih hak atas tanah membuat suatu peraturan tentang proses pemberian ganti rugi. Hal ini dapat dilihat melalui Kepres No. 55 Tahun 1993, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan tanah dalam rangka pelebaran Sungai Percut Sei Tuan. Setelah dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode anafisis perbandingan antara teori dan prakteknya. Setelah dilakukan pembahasan maka dapat diketahui : 1. Proses pelaksanaan perjanjian pembebasan hak alas tanah adalah dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan harga tanah antara pihak pemilik tanah dengan instansi terkait dan dilakukan di hadapan Panitia Pembebasan Tanah serta disesuaikan dengan harga tanah setempat, harga tanah yang ditentukan oleh Pemerintah daerah setempat dan nilai jual objek pajak 2 Adapun faktor yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei tuan adanya ketidaksesuaian nilai ganti rugi antara anggota masyarakat yang dibebaskan tanahnya disebabkan nilai harga tanah yang berbeda, tetapi kendala ini dapat diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat 3. Akibat hukum dalam pembebasan hak alas tanah adalah timbulnya pepasan hak atas tanah dan pemik semula dan diikuti dengan pembenan ganti rugi atastanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh pihak yang membebaskan.