Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata Dikaitkan Dengan PP.NO 20 Tahun 1997

Abstract

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah menetapkan bahwa tanah yang diperoleh baik dengan cara perolehan baru, pemindahan pengalihan dari suatu objek hukum yang lain misalnya karena adanya jual beli, maka menurut hukum harus dilakukan pendaftaran sedemikian rupa ke Badan Pertanahan Nasional dimana tempat ia berdomisili, guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah serta terciptanya ketertiban Administrasi Pertanahan. Dalam lalu lintas pergaulan hidup ditengah masyarakat salah satu cara memperoleh hak atas tanah adalah dengan melakukan transaksi jual beli, dimana dari hasil penelitian Penulis di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, masih banyak didapati, masyarakat lebih memilih melakukan transaksi jual beli dengan cara dibawah tangan, dengan alasan perbuatan hukum ini tidak memerlukan biaya yangtidak sedemikian besar. cukup dengan kesepakalan saja, dan pada sisi lainsemata-mata menghindari urusan yang berbeli-belit. Disamping itu diperoleh bukti ada sikap apriori terhadap publik serviceyang dilakukan oleh inslitusi yang berwenang untuk itu dan kurangnyasosialisasi betapa pentingnya pendaftaran atas tanah. Menurut Penulis pendaftaran hak atas tanah adalah sesuatu yang sangat penting untuk melakukan sertifikasi sehingga akan dapat dijadikanbukti kepermilikan yang terkuat, terpenuhi dan turun-menurun sebagai suatualat bukti yang sempurna, sekaligus mendapat jaminan kepastian hukum.