Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArif, Zulmanur-
dc.date.accessioned2017-08-04T07:11:36Z-
dc.date.available2017-08-04T07:11:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/123456789/663-
dc.descriptionPendekatan keamanan diterapkan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi saat ini yang diwujudkan dengan sikap politik yang belum menjadi bagian dari negara yang meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Persoalan kemudian muncul ketika pemerintah harus berhadapan dengan pencari suaka dan pengungsi dimana sampai saat ini terdapat kekosongan dalam hukum positif terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, bagaimanakah tanggung jawab dan peran negara dalam penangganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan bagaimanakah hambatannya. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi di Rumah Detensi Imigrasi Medan khususnya pada beberapa segmentasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sasaran data primer yang bersumber langsung dari lapangan dengan didukung oleh data sekunder. Indonesia yang berlandaskan hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari negara hukum, meskipun negara tidak mutlak harus menerima keberadaan pengungsi jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan yang dimiliki negara. Prinsip perlindungan hukum yang diberikan tersebut bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, menjadikan Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat baik terhadap warga negaranya maupun masyarakat internasional.en_US
dc.description.abstractSecurity approach applied in the Indonesian government to protect the citizens of the various impacts of the increasing number of asylum seekers and refugees currently embodied by political attitudes that are not yet part of the countries that ratified the 1951 convention and 1967 protocol on the status of refugees. Problem then arises when the government had to deal with asylum seekers and refugees where until now there is a void in the positive law related to handling of asylum seekers and refugees in Indonesia. Formulation of the problem in this research is how the legal protection of asylum seekers and refugees in Indonesia, how the responsibility and role of the state in the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and how constraints. The scope of the research was limited in immigration detention house Medan, especially in some segments associated with legal protection against the presence of asylum seekers and refugees in immigration detention house Medan. This type of research is empirical legal research with the goal of primary data sourced directly from the field, supported by secondary data. Indonesia has a lawful obligation to provide legal protection as a consequence of the state of law even though the state does not absolutely have to accept the existence of refugees if it is associated with the principle of the sovereignty of the state owned. The principle of legal protection given those derived from the concept of the recognition and protection of human rights. The recognition of human dignity makes Indonesia is obliged to provide legal protection for the public good of its citizens and the international community.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectPerlindungan Hukumen_US
dc.subjectPencari Suaka dan Pengungsien_US
dc.titlePerlindungan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesiaen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131803021_file 1.pdfCover158.77 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 2.pdfAbstract106.73 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 3.pdfIntroduction120.83 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 4.pdfChapter I237.86 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 5.pdfChapter II330.44 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 6.pdfChapter III111.85 kBAdobe PDFView/Open
131803021_file 8.pdfReference116.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.