Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/713
Title: Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Oli Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta No.465/PID.B/2010/PN.YK.)
Authors: Malik, Rizki Angelia
Keywords: Pemalsuan Oli;Perlindungan Konsumen
Issue Date: 2014
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: One aspect that became the legal liability of this research study is the responsibility of the criminal counterfeiting oil . Location of criminal responsibility in the crime of forgery oil is essentially an act of delivering a product to the public in the form of oil where the oil quality is not as good as the labels attached . The oil adulteration act is an act that is harmful to consumers on the one hand and hurt the government on the other. The problem posed in this study is how the form of legal protection given to consumers of motor vehicles against oil adulteration done by businesses , how the criminal accountability of business actors in the oil adulteration of motor vehicles associated with the Yogyakarta District Court No. 465/Pid.B/2010/PN.YK, and how the legal reasoning in the Decision No. law judge. 465/Pid.B/2010/Pn.YK about the crime of falsification of a motor vehicle oil. To address these problems the normative juridical analysis where the discussion was done by researching legal materials associated with the proposed title. The results of the research and discussion to explain the form of legal protection given to consumers of motor vehicles against oil adulteration done by businesses is by providing criminal penalties for businesses that do not implement the conditions set . Neither the Criminal Code nor the Consumer Protection Act. In addition to the legal form of protection in accordance with the statutory provisions in force then other forms of legal protection is to provide oversight of oil products circulating in the community. Criminal responsibility of business actors in the oil adulteration of motor vehicles associated with the Yogyakarta District Court No. 465/Pid.B/2010/PN.YK are criminal sanctions for the consequences of the defendant's legal action in the form of imprisonment for 7 months jail term cut. Legal considerations of law in the Decision No. judges. 465/Pid.B/2010/Pn.YK about the crime of falsification of a motor vehicle oil is a fulfillment of the element section indicted the defendant, that the judges did not find things that can be used as an excuse or justification on the defendant himself, and it mitigating and aggravating defendant.
Description: Salah satu aspek pertanggungjawaban hukum yang menjadi kajian penelitian ini adalah tanggungjawab pelaku tindak pidana pemalsuan oli. Letak pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pemalsuan oli pada dasarnya adalah suatu perbuatan menyampaikan suatu produk berupa oli kepada masyarakat dimana kualitas oli tersebut tidak sebaik label yang dilekatkan. Perbuatan pemalsuan oli tersebut adalah suatu perbuatan yang merugikan konsumen di satu sisi dan merugikan pemerintah di sisi lain. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen kendaraan bermotor terhadap pemalsuan oli yang dilakukan oleh pelaku usaha, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/Pid.B/2010/PN.YK, dan bagaimana pertimbangan hukum hukum hakim dalam Putusan No. 465/Pid.B/2010/Pn.YK tentang tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan analisis juridis normatif dimana pembahasan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terkait dengan judul yang diajukan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen kendaraan bermotor terhadap pemalsuan oli yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu KUH Pidana maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain bentuk perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka bentuk perlindungan hukum lainnya adalah memberikan pengawasan terhadap produk oli yang beredar di tengah masyarakat. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/Pid.B/2010/PN.YK adalah dikenakannya sanksi pidana atas akibat hukum perbuatan terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 7 bulan dipotong masa tahanan. Pertimbangan hukum hukum hakim dalam Putusan No. 465/Pid.B/2010/Pn.YK tentang tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor adalah berupa terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, bahwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/713
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121803018_file 1.pdfCover97.5 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 2.pdfAbstract87.66 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 3.pdfIntroduction89.73 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 4.pdfChapter I173.46 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 5.pdfChapter II195.58 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 6.pdfChapter III102.31 kBAdobe PDFView/Open
121803018_file 8.pdfReference95.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.