Hubungan Perilaku Birokrat dengan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah)

Abstract

Kehadiran undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah. disebut demikian karena undang - undang tersebut memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan undang - undang yang sebelumnya. apabila undang - undang nomor 5 tahun 1974 menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur struktur organisasi kelembagaan di daerahnya. undang - undang nomor 32 tahun 2004 menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. menurut sadu wasistiono (2002 :74), perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk daerah baik unsur staff, unsur lini teknis, maupun unsur lain kewilayahan. pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan kabupaten.kota termasuk pemerintah sekretariat daerah kabupaten bener meriah yang saat ini diposisikan sebagai perangkat daerah