Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Kebijakan Pengambilan Keputusan pada PT (Persero) Bhanda Ghara Reksa CAbang Medan

Abstract

Analisis laporan keuangan sangat berguna bagi mamyemen untuk membantu memperlancar tindakannya sehingga dapat menetapkan kebijakan dan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan yang dipimpinya. Namun demikian masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan analisis laporan keuangan yang ada guna pengambilan keputusan. Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang lalu, manajer akan dapat mengambil keputusan-keputusan, menyusun rencana yang lebih baik untuk periode mendatang dan menentukan kebijakan yang lebih tepat serta memperbaiki system pengawasannya Untuk dapat memanfaatkannya, maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis clan diinterpretasikan sehingga dapat diambil unsur-unsur ya ng penting guna pengambilan keputusan dan penyusunan rencana periode mendatang. PT (Persero) Bhanda Ohara Reksa Cabang Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah Menteri Negara BUMN, yang bergerak dibidang jasa pergudangan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatannya setiap periode telah dilakukan penyusunan laporan keuangan, hanya saja dari lapornn tersebut belum dilakukan penganalisaan-penganalisaan yang mendalam, sehingga laporan keuangan tersebut belum dapat digunakan sepenuhnya sebagai dasar untuk pengarnbilan kepu tusan. Dari data keu angan yang dianalisis untuk periode 2000 sampai dengan 2002 temyata : 1. Perusahaan mempunyai kondisi keuangan yang likuid dan solvabel. 2. Rentabilitas yang diperoleh masih rendah. 3. Laporan keuangan telah disusun menurut Prinsip-Prinsip Akuntansi yang lazim dan konsisten serta telah diaudit oleh Akuntan Publik. Dengan melihat basil analisis laporan keuangan tersebut, maka sebaiknya perusahaan 1. Dapat menekan biaya operasional semaksimal mungkin sehingga rentabilitas dapat meningkat. 2. Perlu terobosan barn guna memasarkan jasa gudang. 3. Melakukan sistem pengawasan yang ketat terhadap modal kerja yang dianggarkan. 4. Meninjau ulang kebijakan penetapan biaya operasi.