1. Digital Repository Universitas Medan Area
2. Student Papers (SP)
3. Law Science
4. SP - Criminal Law

Title:	Putusan Pengadilan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)
Authors:	Ningsih, Julia Kurnia
metadata.dc.contributor.advisor:	Suhatrizal Syafaruddin
Keywords:	pengadilan;surat dakwaan
Issue Date:	2008
Publisher:	Universitas Medan Area
Description:	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 {KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981 dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, sejak saat diundangkannya secara resmi menggantikan HlR yang berlaku sebelumnya Polisi. Jaksa dan Hakim tidak boleh sewenang-wenang menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana. Memang dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Namun Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari ruang lingkup yang didakwakan. Dalam kasus Psikotropika oleh terdakwa Lim Bun Pin di Pengadilan Negeri Medan ini membahas permasalahan tentang penjatuhan putusan pengadilan yang tidak berdasarkan surat dakwaan. Dimana pengadilan menjatuhkan putusan bebas dari kedua dakwaan dan putusan penghukuman terhadap hal-hal yang kemudian terungkap dan terbukti dipersidangan, walaupun hal-hal tersebut tidak didakwakan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norrna hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu Di Pengadilan Negeri Medan. Dengan aturan aturan hukum yang ada seperti ;KUHAP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.untuk memperoleh data digunakan data primer dan data sekunder. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat berkeyakinan dan bebas menilai serta menafsiran hukum secara benar. Selain itu dalam perkembangannya, Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana diluar dari delik yang didakwakan teiapi dalam hal delik tersebut sejenis atau lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan. Oleh karena itu pada kasus psikotropika di Pengadilan Negeri Medan ini, dimana putusan hakim tidak berdasarkan surat dakwaan dianggap sah menurut hukum, karena hakim berpedoman pada hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Memang hal ini tidak sesuai dengan KUHAP, namun hakim tidak ingin salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan terdakwa, karena kasus ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar kesimpulan bahwa hukum acara pidana kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum yang membangun dan belum maksimal menampung aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat.
URI:	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8732
Appears in Collections:	SP - Criminal Law

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.