Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14244
Title: | Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang |
Authors: | Hellena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muis, Abdul Siregar, Taufik |
Keywords: | Badan Pertanahan Nasional;Pelaksanaan Sertifikasi |
Issue Date: | Jun-2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;088400041 |
Abstract: | Pembahasan skripsi ini adalah tentang keberadaan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pelaksanaan sertifikasi pertanahan di daerah Kabupaten Deli Serdang. Pen:nasalaban yang diajukan dalam penelitiao ini adalah: bagaimana peranan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan pcnseritifkatan hak alas tanah, bagaimana kendala bagi masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya, serta bagaimana Akt1>at bukum dari tidak dilakukannya pensertifikatan tanah. Dalam penyempumaan penelitian penulis melakukan penelilian seeara langsung, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung maupun wawancara tentang pelaksanaan tugas BPN dalam sertifikasi tanah di Kabupaten Deli Serdang. Setelah dilakukan analisis dan evaluasi maka di.ketahui peranan Baden Pertanahan Kabupalen Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan penseritifkatan hak atas tanah adalah merupakan aparatur negara di bidang pertanahan khususnya dalam menatausahakan dan mengadministrasikan pertanahan sebingga dengan demikian hakhak masyarakal akan dapat terlindungi di bidang pertanahan ini. Kendala bagi masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya terutama perihal adanya sebagfan masyarakat yang enggan untuk melakukan pensertifikatan alas baknya pada sebidang tanah. Keengganan tersebut pada dasam.ya di latar belakangi olch ketidak tahuan masyarakal tentang berapa besar biaya yang harus disediakannya serta syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapinya apabila ia ingin mendaptarkan tanahnya. Akibat hukurn dari tidak dilakukllllJ\ya pensertifikatan tanah. Alah tidak tercapainya tujuan untuk menciptakan kepastian bukurn atas hak-hak seseornng atau suatu badan hukum pada sebidang tanah, tidak mcmberikan batasan yang jelas alas batas-batas sebidang tanah serta tidak menaikkan nilai tanah juga memberikan imbal batik kepada pemerintah berupa pelaksanaan tertib administrasi di bidang pertanahan yang kurang baik. |
Description: | 11 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14244 |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hellena - 088400041 - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Introduction, Chapter I, Bibliography | 771.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.