Tindakan Penagihan Sebagai Proses Akhir dalam Pelunasan Hutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Abstract

Dalam self assesment system, wajib pajak telah diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang sebenamya terutang yang terdapat di dalam Surat Pemeberitahuan Pajak ( SPT )dalam melaksanakan Tindakan Penagihan Pajak diperlukan kerjasama dengan pihak tertentu, terutama Pejabat setempat untuk menjamin kelancaran Tindakan Penagihan tersebut. Tindakan penagihan merupakan akhir dari rangkain proses pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Tindakan Penagihan tidak dapat dilaksanakan oleh sekedar Direktorat Jenderal Pajak, tetapi harus melalui Pendidikan khusus, yaitu Jurusita Pajak Negara, proses Tindakan Penagihan Pajak berakhir dengan Pelunasan hutang pajak atau penghapusan piutang pajak yang terutang. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena Wajib Pajak tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, serta Wajib Pajak tidak menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu sumber peneriman Negara. In the self-assessment system, taxpayers have been given trust fully to calculate, pay and report the amount of tax actually owed as stated in the Tax Notification Letter (SPT )in carrying out Tax Collection Actions, cooperation with certain parties, especially local officials, to ensure the smooth running of the action the billing. The billing action is the end of a series of processes repayment of tax debt by the Taxpayer. Billing Actions cannot implemented by the Directorate General of Taxes alone, but must go through Special education, namely State Tax Bailiff, Tax Collection Action process ends with the repayment of the tax debt or the write-off of the tax receivable owed. The low level of taxpayer compliance is due to mandatory Taxes do not know their rights and obligations, and taxpayers do not realize the importance of taxes as a source of state revenue.