Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Abstract

Penerimaan di sektor pajak merupakan primadona dalam RAPBN begitu juga dalam APBN. Pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan Negara selain sector MIGAS. Salah satu komponen penerimaan sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara kuantitatif terus meningkat. Upaya peningkatan tersebut tentu hams diimbangi dengan upaya pengamanan penerimaan dari sector pajak PPN ini, karena di dalam prosedur dan administnlsi PPN terdapat hak pengusaha untuk menerima kelebihan pajaknya melalui restitusi datau pengembalian pajak, hal ini merupakan konsekuensi dari mekanisme pemungutan PPN yang menganut Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Revenue in the tax sector is a priority in the RAPBN as well as in the APBN. Taxes are the largest source of state revenue apart from the oil and gas sector. One component of tax sector revenue is Value Added Tax (VAT), which quantitatively continues to increase. Efforts to increase this must of course be balanced with efforts to secure revenues from the VAT tax sector, because in procedures and administration VAT has the right of entrepreneurs to receive excess tax through refunds or tax refunds, this is a consequence of the VAT collection mechanism which adheres to Output Tax (PK) and Input Tax (PM).