Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal dalam Perhitungan PPh Terhutang pada PT. Nafasindo Medan

Abstract

PT. Perkebunan Nafasindo Medan merupakan perusahaan yang bergeraK dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dimana laporan keuangan komersilnya telah direkonsiliasi dan dikoreksi fiskal untuk mempermudah dalam perhitungan PPh terutang yang dikenakan perusahaan.Berdasarkan hasil perhitungan analisis rekonsiliasi laporan keuangan koreksi fiskal dalam perhitungan PPh terutang pada PT.Nafasindo Medan dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 146.957.892.000. PPh terutang dihitung dengan mengalikan tariff PPh 17 ayat (b) terhadap penghasilan kena pajak (PhKP). Sebelum dikalikan tarif PPh, PhKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh,sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh, (PPh Terutang = PhKP x Tarif PPh).Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan harus melakukan kekurangan pembayaran pajak, kekurangan pajak ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perpajakan dan pemerintah. Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk koreksi fiskal dalam menghitung besarnya PPh terutang sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pajak yang berlaku. PT. Perkebunan Nafasindo Medan is a company that operates in the field of oil palm plantations and coconut processing palm oil which has carried out its obligations as a taxpayer where the commercial financial statements have been reconciled and fiscally corrected to make it easier to calculate the income tax payable that is charged company. Based on the calculation results of the report reconciliation analysis fiscal corrections in the calculation of income tax payable on PT.Nafasindo Medan can find out the income tax owed amounting to Rp. 146,957,892,000. The income tax payable is calculated by multiplying PPh 17 paragraph (b) tariff on taxable income (PhKP). Before multiplied by the PPh rate, PhKP is first rounded down thousands of full Rupiah, in accordance with Article 17 paragraph (4) of the Income Tax Law, (PPh Payable = PhKP x PPh Rate). This illustrates that the company have to make a tax underpayment, this tax shortfall can result in losses for tax authorities and the government. This research aims to determine the reconciliation of financial statements commercial for fiscal corrections in calculating the amount of PPh payable is in accordance with applicable tax laws and regulations.