Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tugas Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kelurahan Teladan Barat Kee. Medan Kota Kota Medan)

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah tentang hubungan kerja yang terjadi dalam pelayanan kepentingan publik atau masyarakat antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan khususnya dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kecamatan dan kepala kelurahan dalam pelayanan tugas-tugas pemerintahan dan apakah yang menjadi hambatan hubungan kecamatan dan kepala kelurahan dalam pelayanan tugas-tugas pemerintahan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Kelurahan Teladan Barat Kee. Medan Kota Kota Medan. Dari hasil penelitian dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat belum berjalan secara baik, disebabkan aparatur pemerintahan masih menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari masyarakat, sehingga dalam sistem pelayanan yang diberikan sering kali adanya sikap pamrih serta mengharapkan imbalan. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas sangat ditentukan kebijaksanaan pimpinan di lingkungan instansi pemerintahan tersebut, karena pegawai bawahan dalam menentukan sikap pelayanan bersifat apatis dan menunggu petunjuk dari atasan. Pembinaan karier pegawai (sumber daya manusia) dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan, disiplin, mutasi, promosi maupun pemberian penghargaan dimana bidang-bidang tersebut hams dapat diterapkan secara tepat dengan waktu yang semaksimal mungkin dan dilakukan secara menyeluruh. Atas pembahasan juga dapat diberikan saran hendaknya dalam melaksanakan pemberdayaan pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan Teladan Barat dapat mencakup keseluruhan pegawai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, disiplin, efektivitas kerja dari para pegawai. Ini terbukti dari basil penelitian penulis di lapangan bahwa tidak keseluruhan pegawai mendapat pendidikan atau latihan. Sementara ada pegawai yang mendapat pendidikan dan latihan lebih dari satu kali.