Analisis Penerapan Pajak Sektor Properti Atas Transaksi Penjualan Rumah Bersubsidi di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) dan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perumahan bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang, yang bertujuan untuk meningkatkan akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung, yaitu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Deli Serdang dan karyawan Baritana Properti Group. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor properti bersubsidi, meningkatkan jumlah pengembang, dan memperluas akses perumahan bagi MBR. Namun, tantangan masih ada terkait dengan pengawasan penerima rumah yang tidak sesuai kriteria MBR serta pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, pembebasan PPN dan PPh Final terbukti membatasi potensi penerimaan pajak negara. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan penguatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini serta menjaga keberlanjutan fiskal negara. This study analyzes the implementation of Income Tax (PPh) Article 4 Paragraph (2) and the Value Added Tax (VAT) exemption policy for subsidized housing transactions in Deli Serdang Regency, which aims to increase access to housing for Low-Income Communities (MBR). This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, collecting primary data through in-depth interviews with informants who are directly involved, namely employees of the Deli Serdang Pratama Tax Service Office and employees of Baritana Properti Group. Secondary data is obtained from related documents. The results of the study show that this policy is effective in encouraging the growth of the subsidized property sector, increasing the number of developers, and expanding housing access for MBRs. However, challenges still exist related to the supervision of house recipients who do not meet the MBR criteria and public understanding of tax obligations. In addition, VAT and Final Income Tax exemptions have been proven to limit the potential for state tax revenue. This study suggests the need for evaluation and strengthening supervision to increase the effectiveness of this policy and maintain the country's fiscal sustainability.