Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD

Abstract

Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan. Kejujuran dan keadilan hasil pemilu yang sangat penting tersebut untuk dilindungi bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perbandingan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan bagaimana mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. General elections are the process of selecting national leaders and are a manifestation of popular sovereignty and political participation in a democratic country. Therefore, it is no exaggeration to say that the cleanliness, honesty, and fairness of general elections reflect the quality of the country in question. To protect the honesty and fairness of election results, which are crucial for a democratic country, lawmakers have made a number of fraudulent acts in elections criminal offenses. Election crimes are viewed as serious prohibited acts that must be resolved quickly to achieve the goal of establishing criminal provisions to protect the democratic process through elections. The problem in this thesis is how election crimes in Law No. 8 of 2012 concerning the Election of Members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD) compare with Law No. 10 of 2008 concerning the Election of Members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD), and what the mechanism for handling reports of election violations and resolving election crimes is based on Law No. Law No. 8 of 2012 concerning the Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD.