Implementasi Kebijakan Standar Pendidikan Nasional dalam Menanamkan Ideologi Pancasila (Penelitian di SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan studi kasus di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Perda ini cukup efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, terutama dalam hal peningkatan akses bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan. Namun, pelaksanaannya belum merata karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasiantar lembaga, serta data kemiskinan yang belum akurat. Faktor sosial, seperti pernikahan dini dan minimnya lapangan pekerjaan, juga menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 sudah berada pada jalur yang tepat, tetapi masih membutuhkan perbaikan sistem evaluasi, pembaruan data secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih kuat antar instansi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya strategi yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. This study aims to evaluate the Regional Regulation of Deli Serdang Regency Number 3 of 2018 on Poverty Alleviation, with a case study in Helvetia Village, Labuhan Deli District. The research employed a descriptive qualitative method using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The analysis applied six policy evaluation indicators proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The findings reveal that the evaluation of this regulation is fairly effective in providing positive impacts for the poor, particularly in terms of improving access to social assistance and empowerment activities. However, its implementation has not been evenly distributed due to constraints such as limited budget, lack of socialization, weak inter-agency coordination, and inaccurate poverty data. Social factors, such as early marriage and limited employment opportunities, also serve as major obstacles in achieving policy objectives. The study concludes that poverty alleviation efforts through Regional Regulation Number 3 of 2018 are on the right track but still require improvements in the evaluation system, continuous data updates, enhancement of human resource capacity, and stronger inter-agency coordination. The study recommends the need for more comprehensive, participatory, and sustainable strategies so that poverty alleviation policies can truly be well-targeted and improve community welfare.