Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak ( Studi Kasus pada Kepolisian Resor Pematangsiantar )

Abstract

Anak-anak sering menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual karena ketidakmampuan mental dan fisik mereka untuk menghindari pelaku kejahatan kekerasan seksual. Dapat dikatakan bahwa keseriusan kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat modern sangatlah tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana perbandingan peraturan hukum antara tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum serta kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan hukum perlindungan anak serta upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar menanggulangi hambatan dalam proses penanggulangan kekerasan seksual pada anak?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, ini adalah metode penelitian hukum yang meneliti sumber-sumber sekunder seperti bahan pustaka, buku, undang-undang, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menujukkan beberapa hal perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan kejahatan, bentuk tindakan, serta regulasi hukum yang mengatur. Meskipun keduanya dapat saling berkaitan, seperti dalam kasus eksploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang. Perbedaan utama terletak pada orientasi kejahatan yaitu eksploitasi sistematis dengan serangan terhadap kehormatan pribadi dan struktur hukum yang menaunginya. Pelaksanaan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan komitmen serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat, kuratif melalui proses hukum dan pendampingan korban, serta rehabilitatif melalui kerja sama lintas sektor untuk pemulihan psikososial. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, Polres Pematangsiantar tetap berupaya meningkatkan kapasitas serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan sistem perlindungan yang terpadu, ramah anak, dan berkeadilan. Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan internal maupun eksternal. Children are often targeted by perpetrators of sexual violence because of their mental and physical inability to avoid perpetrators of sexual violence crimes. It can be said that the seriousness of child sexual violence cases occurring in modern society is very high. The issues in this study are: how do the legal regulations on sexual violence crimes compare with those on human trafficking crimes in Indonesia, and how are legal protections and criminal policies for addressing sexual violence against children implemented in relation to child protection laws and the efforts of the Pematangsiantar Resort Police to overcome obstacles in the process of addressing sexual violence against children? The research method used is normative legal research, which is a legal research method that examines secondary sources such as literature, books, laws, and other relevant documents. The research findings indicate several fundamental differences between the two, primarily in terms of the purpose of the crime, the form of the act, and the legal regulations governing them. Although the two can be interconnected, such as in cases of sexual exploitation within the context of human trafficking, the main difference lies in the orientation of the crime—systematic exploitation versus an attack on personal dignity—and the legal framework that governs them. The implementation of measures to combat sexual violence against children by the Pematangsiantar Resort Police shows a serious commitment to providing legal protection to vulnerable groups, especially children. The efforts undertaken include preventive approaches through community education, curative measures through legal processes and victim support, and rehabilitative efforts through cross-sectoral collaboration for psychosocial recovery. Despite challenges such as limited facilities and human resources, the Pematangsiantar Police Department continues to strive to enhance its capacity and coordinate with relevant agencies to establish an integrated, child-friendly, and equitable protection system. The effectiveness of handling cases of sexual violence against children at the Pematangsiantar Police Department demonstrates a strong commitment to providing legal protection for victims, despite facing various internal and external challenges.