Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Ekonomi dalam Perkara In Absentia

Abstract

Perihal ketidakhadiran terdakwa pada pemeriksaan perkara pidana tenentu maka dalam hal ini terdakwa dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan hakom, yang biasanya berupa hukuman bayaran denda. Di samping KUHAP masih adalagi undang-undang yang mengatur tentang perkara in absentia, yaitu pasal 213 dan 214 KUHAP Tentang Pemberantasan tindak Pidana Ekonomi. Dan menwut undang-undang ini dalam acara pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dapat diwakilkan kepada orang lain