Suatu Tinjauan Penerapan Perpanjangan Masa Penahanan Terdakwa Berdasarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan

Abstract

Setiap terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat yang telah menimbulkan korban dan kerugian kepada orang lain, maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan dan dijatuhkan suatu ganjaran hukuman sebagai sanksi hukum yang merupakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Untuk mengetahui secara jelas tentang jenis-jenis tindak pidana dan alasan-alasan hukum perpanjangan masa penahanan oleh pejabat yang tertentu sesuai dalam praktetnya Pasal 29 KUHAP. Hal yang akan dibahas dan diteliti adalah : apakah yang menjndi alasan hukum suatu tindak pidana dapat diperpanjang masa penahanannya dan bagaimanakah hubungan pasal 29 KUHAP ini dengan penerapan HAM tersangka atau terdakwa