Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Penumpang Pesawat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/PDT/2013)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan metode penelitian dengan mengambil bahan-bahan kuliah, dari buku, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para akademisi dan pendapat ahli dan dalam hal ini adalah juga putusan yang terkait tentang ganti rugi penumpang pesawat. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo), dan benda pos ke tempat tujuan. .Perlindungan hukum penumpang pesawat berupa keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan, kenyamanan, pelayanan, pertarifan dan asuransi. Perlindungan hukum konsumen terhadap penumpang pesawat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penumpang memiliki hak untuk mendapatkan advokasi/perlindungan di dalam hukum dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi bilamana penumpang telah melaksanakan kewajibannya. Upaya hukum juga dapat dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Mengingat Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penumpang Pesawat telah diatur dalam hukum positif di Indonesia (berbagai peraturan perundang-undangan).Hal ini penting sebab masyarakat yang dirugikan akibat kesalahan maskapai penerbangan tidak mengerti akan hak-hak mereka (tidak tahu akan hukum perlindungan konsumen bagi penumpang pesawat), selain itu hal ini perlu dilakukan untuk mempertegas bahwa negara kita memang betul-betul peduli (concern) terhadap perlindungan konsumen