Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Abstract

Sejarah politik Indonesia modern mencatat bahwa setiap kali pemilihan umum, atau pemilu, muncul kritikan yang meragukan proses dan hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu selama Orde Baru, tetapi juga pada masa reformasi dan pasca reformasi yakni Pemilu 1999, Pemilu Legislatif 2004, dan Pemilu Presiden 2004. Protes bahkan terjadi di Pemilu 1955, yang dianggap sebagai yang paling bersih. Seiring dengan berlangsungnya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) pada tahun 2005, daftar protes ketidakpuasan terhadap pemilu semakin bertambah. Di satu sisi, ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu itu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran peraturan pemilu yang belum diselesaikan; di sisi lain, ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh perasaan terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang tidak adil. Pada Pemilu 1955, partai-partai oposisi menuduh Panitia Pemilihan Indonesia sengaja memperlambat pembentukan panitia pelaksana pemilu di daerah untuk memasukkan kandidat yang dapat menguntungkan partai pemerintah. Dengan kata lain, mereka menuduh panitia pelaksana pemilu di daerah yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Indonesia tidak independen. Pelanggaran hukum marak selama Orde Baru karena pemilu dirancang untuk memenangkan partai pemerintah. Panwaslak Pemilu telah ada sejak Pemilu 1982, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengurangi ketidakpuasan karena pelanggaran terjadi, bukan untuk menyelesaikan pelanggaran itu sendiri.Namun, hasil Pemilu 1999 hampir tidak dapat disahkan karena sebagian besar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berasal dari partai politik menolak menandatangani hasil penghitungan suara nasional. Alasannya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, sehingga hasilnya tidak dapat divalidasi. Sejumlah partai juga melakukan hal yang sama saat menilai hasil Pemilu Legislatif 2004. Mereka bahkan menuntut pemilu ulang.