Perjanjian Kerja Menurut KUH Perdata Dan Undang - Undang NO.3 TAHUN 1992 Tentang Jaminan SOsial Tenaga Kerja

Abstract

Proses penyelesaian sengketa hubungan kerja akan lebih menunjukkan tingkat kedudukan keperdataan antara karyawan dan majikan apakah seimbang atau tidak. Tenaga kerja yang terutama bekerJa untuk kepentingan majikan, selalu harus menyediakan tenaganya pada saat majikan memerlukannya dan mengeluarkannya menurut kehendak maJikan itu. Salah satu sebab sisi yang dipaksakan oleh undang-undang kepada pengusaha adalah kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja.Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya resiko atas pelaksanaan pekerjaan pekerja, maka pemerintah menetapkan ketentuan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD